Bawaslu Sangihe Lakukan Konsolidasi Demokrasi Bersama Cipayung dan Cipayung Plus

Bawaslu Sangihe melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama Ketua-Ketua Organisasi Cipayung dan Cipayung Plus di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kamis (22/01/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Instruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan. Melalui instruksi tersebut, jajaran Bawaslu di didorong untuk memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyaraka.

Diskusi yang berlangsung melibatkan organisasi Cipayung dan Cipayung Plus, di antaranya GMKI, GAMKI, GMNI, LMND, serta Pemuda Muhammadiyah. Fokus utama diskusi mengangkat isu politik uang (money politics) yang dinilai masih menjadi persoalan krusial dalam setiap tahapan pemilu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Edmon B.N. Dolongseda, dalam pernyataannya menegaskan bahwa praktik politik uang merupakan ancaman serius bagi kualitas demokrasi dan integritas pemilu.

“Money politics masih menjadi persoalan klasik yang terus berulang dalam setiap pelaksanaan pemilu. Melalui konsolidasi demokrasi ini, Bawaslu ingin membangun kesadaran bersama bahwa pencegahan politik uang tidak bisa hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat,” ujar Edmon.

Ia menambahkan, keterlibatan organisasi Cipayung dan Cipayung Plus sangat strategis dalam upaya pendidikan politik dan pengawasan partisipatif di tengah masyarakat.

“Kami berharap dari diskusi ini lahir komitmen dan langkah konkret bersama, khususnya dalam memperkuat pengawasan partisipatif serta mendorong keberanian masyarakat untuk menolak dan melaporkan praktik politik uang,” tambahnya.

Melalui kegiatan konsolidasi demokrasi ini, Bawaslu Sangihe berharap dapat menciptakan pemilu yang berintegritas, adil, dan demokratis, sekaligus memperkuat jejaring pengawasan di luar tahapan pemilu guna mencegah pelanggaran sejak dini.